 |
| Rakerda Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga
Berencana (Bangga Kencana) serta Percepatan Penurunan Stunting di
Pontianak, Kamis (4/4/2024). Foto:adpim |
Pj. Gubernur Kalbar berharap Rakorda ini menghasilkan solusi dan strategi konkrit untuk percepatan penurunan stunting dan peningkatan kualitas SDM di Kalbar.
Pemprov Kalbar juga turut mengapresiasi kepada BKKBN yang Kalbar telah banyak melakukan program-program penanganan masyarakat yang menyangkut pembinaan keluarga berencana, penanganan gizi bagi balita dan keluarga miskin serta yang saat ini sedang kita dorong untuk penanganannya yaitu Stunting.
"Upaya membangun kesejahteraan masyarakat perlu dilakukan secara bersinergi dalam bentuk penanganan, perhatian dan sentuhan pemerintah sebagai bentuk kehadiran negara di dalam membantu masyarakat untuk yang mengarah pada ketentraman, kedamaian dan kelayakan hidup, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan di dalam suatu tatanan kehidupan masyarakat," ucap Harisson.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam menyongsong Indonesia Emas tahun 2045 telah berupaya untuk melakukan antisipasi dalam bentuk peningkatan kualitas sumber daya masyarakat, penanganan kemiskinan, menekan angka pengangguran serta penanganan gizi buruk yang mengarah pada Stunting bagi anak-anak. Upaya ini terus dilakukan oleh berbagai sektor, baik pada lingkup perangkat daerah terkait maupun lembaga mitra dan lembaga kemasyarakatan yang ada guna tercapainya target-target capain pembangunan dari tahun ke tahun.
Menurut Survei Kesehatan Indonesia pada tahun 2023 stunting di Kalimantan Barat itu sudah turun dari 27,8 persen menjadi 24,5 persen jadi ada penurunan sekitar 3,3 persen.
"Nah ini, saya berterima kasih kepada Pemerintah kabupaten/ kota dan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) serta BKKBN yang sudah berhasil menurunkan angka stunting. Namun, kita masih punya pekerjaan rumah (PR) karena kita masih berada di atas angka nasional yaitu 21 persen dan target nasional itu harus 14 persen pada tahun 2024," tegas Harisson.
Kondisi ini terus dilakukan sebagai bentuk penyiapan SDM yang berkualitas yang mampu menghadapi peluang dan tantangan di masa depan dalam menyongsong era globalisasi 5.0 dan bonus demografi di Indonesia. Bonus demografi yang merupakan melimpahnya SDM yang produktif tidak akan bisa produktif apabila tidak diiringi dengan penguatan kesiapan SDM berkualitas dalam menghadapi era globalisasi yang semakin maju dan berkembang secara masif dan cepat, sehingga masyarakat indonesia akan tertinggal dan menjadi penonton di negara sendiri karena tidak mampu bersaing dengan tenaga kerja dari luar negeri.
"Oleh karena itu, penguatan peningkatan kualitas SDM masyarakat Kalbar mulai dari 1000 hari kelahiran perlu terus kita persiapkan guna membentuk sumber daya berkualitas di dalam mengambil kesempatan strategis bagi Indonesia untuk melakukan berbagai percepatan pembangunan pada masanya nanti," ujarnya.
Sebagai bentuk tanggung jawab dalam
meningkatkan pembangunan Harisson mengatakan bahwa Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Barat terus mengintervensi dan mendorong segala
aspek baik menciptakan lapangan pekerjaan, mengentaskan kemiskinan
ekstrem maupun pemberian makanan tambahan bagi anak guna meningkatkan
taraf kualitas hidup masyarakat agar dapat mencapai kondisi terbaik di
dalam menyongsong Indonesia emas tahun 2045.
“Hal ini perlu terus
dilakukan jangan sampai pemerintah kehilangan momentum di masa bonus
demografi dimana akibat kegagalannya akan sangat berbahaya ketika masuk
ke masa aging population atau masa di mana jumlah penduduk berusia tua
lebih besar dari jumlah produktif. Hal ini akan menjadi bumerang bangsa
ini di dalam menjalankan proses pembangunan,” imbuhnya Sehingga untuk
saat ini kata dia, diperlukan evort khusus untuk lebih serius dalam
menangani stunting.
"Penanganan stunting ini penting karena kita
harus sediakan generasi yang cerdas dan unggul untuk menyongsong
Indonesia Emas 2045 yang kita ketahui bersama bahwa Indonesia menjadi
salah satu negara yang mendapatkan bonus demografi sehingga kita harus
benar-benar mengambil kesempatan itu dan ini menjadi tanggung jawab kita
bersama," papar Harisson.
Kemudian, dirinya juga telah melakukan
evaluasi bersama BKKBN ditambah juga kabupaten/kota yang berhasil
membuat suatu inovasi dalam hal penanganan stunting seperti Kabupaten
Sintang dan ini akan dijadikan referensi untuk daerah-daerah lain.
"Kita
sangat mengapresiasi Kabupaten Sintang yang telah berinovasi dalam
penanganan stunting dan akan kita jadikan rujukan bagi
Kabupaten-Kabupaten lain," bebernya.
Disamping itu, Harisson
menerangkan, persoalan mendasar stunting ini adalah dampak ekonomi yang
kurang baik. Banyak yang harus didorong untuk membangkitkan perekonomian
sehingga masyarakat mampu terhindar dari ancaman stunting itu sendiri.
"Jadi
untuk saat ini, kita (Pemerintah) terus mendorong masyarakat bahkan
terus membantu untuk memudahkan masyarakat untuk berusaha baik dengan
UMKM, industri kreatif serta pengentasan pengangguran dan inilah hal-hal
pokok yang kita terus upayakan," terangnya.
Selain itu, pria
kelahiran Palembang itu menyebutkan bahwa yang tak kalah penting adalah
pengetahuan seorang ibu tentang gizi keluarga, termasuk sanitasi
lingkungan ini juga menjadikan persoalan dasar yang harus benar-benar
diperhatikan.
"Saya berharap kepada seluruh peserta yang hadir
untuk dapat mensosialisasikan hal-hal dasar ini sehingga kalau perlu
kerja keroyokan semua perangkat daerah dan perusahaan harus terlibat
dalam penanganan stunting ini," harapnya.