PONTIANAK, Borneokalbar.com - Bank Indonesia (BI) Perwakilan Kalimantan Barat baru-baru ini menggelar High Level Meeting Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalimantan Barat dan TPID Kabupaten/Kota. Pertemuan tersebut bertujuan untuk mendukung pengendalian inflasi di Kalimantan Barat dan dihadiri oleh seluruh pemangku kepentingan di wilayah tersebut. Pimpinan Rapat, Pj. Gubernur Kalimantan Barat, dr. Harisson, menyampaikan bahwa angka inflasi di Kalimantan Barat mengalami perbaikan, berada di rentang 3±1 persen sejak Januari hingga Agustus 2023.
High Level Meeting Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalimantan Barat dan TPID Kabupaten/Kota. Foto:ist
Namun, Harisson juga menekankan bahwa kondisi inflasi sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor global, seperti nilai tukar dan harga komoditi internasional. Kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memiliki dampak signifikan pada administered price dan inflasi volatile food. Dalam rangka mengatasi fluktuasi harga komoditas, Harisson memimpin pertemuan guna menyepakati kebijakan bersama dan strategi implementasi dengan fokus pada Ketersediaan Pasokan, Kestabilan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif (4K).
Pada kesempatan tersebut, Harisson juga mencatat bahwa APBD Provinsi Kalimantan Barat telah mengalokasikan dana sebesar 538 M untuk strategi 4K pengendalian inflasi.
"Implementasi strategi ini melibatkan operasi pasar dan pasar murah sebanyak 112 kali, serta bantuan kepada petani cabai rawit siap panen di berbagai wilayah Kalimantan Barat," ujarnya
Harisson mendorong TPID Provinsi untuk terus meningkatkan sinergi dan koordinasi antar TPID Kabupaten/Kota serta pemangku kepentingan lainnya. Pihaknya juga meminta identifikasi data Indeks Perkembangan Harga (IPH) yang menunjukkan bahwa beras, daging ayam ras, dan cabai rawit memiliki andil besar dalam perubahan harga. Wilayah Kabupaten Sambas, Melawi, dan Kubu Raya disoroti sebagai wilayah dengan IPH tertinggi.
Kepala BI Kalbar, Nur Asyura Anggini Sari, menekankan bahwa Bank Indonesia terus bersinergi dengan Pemerintah Provinsi dan stakeholder lainnya dalam upaya pengendalian inflasi.
"Sudah dilakukan 97 kali kegiatan pangan murah sebagai langkah efektif. Sari menyatakan komitmen untuk memperkuat sektor hulu dengan peningkatan produksi dan bantuan alat pertanian," terangnya
Dengan demikian, kolaborasi antara Bank Indonesia, Pemerintah Provinsi, dan pemangku kepentingan lainnya di Kalimantan Barat terus dijaga melalui strategi 4K untuk menjaga stabilitas ekonomi dan ketersediaan bahan pokok. Semua langkah ini diarahkan pada tujuan utama menjaga inflasi tetap berada dalam rentang 3±1 persen, yang diharapkan dapat memberikan kestabilan ekonomi bagi masyarakat Kalimantan Barat. (adpim/as)