Pontianak | Borneokalbar.com - Dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Provinsi Kalimantan Barat, Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat, dr. Harisson, selaku Surveyor Akreditasi Lakessi, melakukan peninjauan di UPT Puskesmas Kampung Bali Pontianak pada Jumat (15/12/2023)..JPG)
Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat, dr. Harisson, selaku Surveyor
Akreditasi Lakessi, melakukan peninjauan di UPT Puskesmas Kampung Bali
Pontianak pada Jumat (15/12/2023). Foto:ist
Dalam kunjungannya, dr. Harisson menekankan pentingnya respons dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, khususnya dalam hal kecepatan, ketepatan, dan kepatuhan terhadap peraturan pedoman medis.
"Saya melihat bagaimana mereka menanggapi atau memberikan pelayanan kepada masyarakat terlebih mengenai kecepatan, ketepatan serta mengikuti peraturan pedoman medis," jelasnya.
Dr. Harisson berharap agar seluruh petugas di UPT Puskesmas Kampung Bali memahami dengan seksama Peraturan Medis yang berlaku dan mampu menjalankannya dengan baik.
"Saya harapkan peraturan pedoman medis ini, aturan-aturan yang berlaku untuk pelayanan kesehatan itu benar-benar dipahami oleh Puskesmas dan benar-benar nanti harus diimplementasikan, dijalankan oleh Puskesmas sehingga tidak ada keluhan-keluhan dari masyarakat," ujar Pj. Gubernur.
Pj. Gubernur menyampaikan optimisme terkait kelayakan pelayanan kesehatan di UPT Puskesmas Kampung Bali, berharap dapat meraih nilai terbaik dalam proses akreditasi. Dalam upaya memastikan kualitas pelayanan, dirinya langsung berbicara dengan masyarakat (pasien) yang datang ke Puskesmas Kampung Bali.
"Sejauh ini pelayanan Puskesmas Kampung Bali cukup baik ya, jadi terus terjadi peningkatan dalam pelayanan kepada masyarakat. Mudah-mudahan nanti hasil akreditasinya bisa dapat nilai yang terbaik untuk Puskesmas ini," ujarnya di hadapan media.
Dr. Harisson menegaskan bahwa penilaian akreditasi melibatkan berbagai aspek, termasuk rekam medis, penanganan resep obat, pengolahan limbah, dan pelayanan kesehatan lainnya sesuai standar ketentuan yang berlaku.
"Sejauh ini akreditasi itu tetap harus kita laksanakan dalam rangka meningkatkan pelayanan, dalam rangka menjaga mutu pusat-pusat pelayanan kesehatan," jelasnya.
Selain membahas pelayanan kesehatan, Pj. Gubernur juga menyoroti peningkatan kasus Covid-19 di Indonesia dan mengajak masyarakat Kalbar untuk tetap menjaga kesehatan dan waspada.
"Saya meminta agar masyarakat, terutama yang batuk dan pilek itu mereka harus menggunakan masker," katanya.
Terakhir, dr. Harisson mengingatkan bahwa pembiayaan kesehatan untuk kasus Covid-19 tidak ditanggung oleh Pemerintah karena telah ditetapkan sebagai status Endemi. Oleh karena itu, ia mendorong masyarakat yang belum menjadi anggota BPJS untuk segera mendaftar, karena BPJS dapat menanggung biaya kesehatan.
"Jadi saya minta masyarakat yang belum menjadi anggota BPJS untuk segera mendaftar menjadi anggota BPJS Kesehatan. Begitu kita sakit, nanti BPJS bisa menanggung," tutupnya.
Dalam peninjauan tersebut, Pj. Gubernur didampingi oleh Kepala UPT Puskesmas Kampung Bali, drg. Popong Solihat, beserta jajaran petugas, dan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar, dr. Purwitasari Aquarini Pregnancy (adpim).